Civil Society

Era demokratisasi sebagai penopang demokrasi liberal menjadikan civil society sebagai salah satu media penyokong demokrasi global. Melalui perannya sebagai ruang publik dalam mempertegas hak individu, serta sebagai fasilitas bagi pembangunan lembaga demokrasi, sehingga menjauhkan sistem pemerintahan yang otoriter, selain itu civil society mamainkan peran sebagai penjaga demokrasi sehingga demokrasi menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan, dengan demikian transparansi terkait kinerja pemerintah akan lebih dituntut melalui adanya civil society.

            Pada umumnya, civil society diartikan sebagai masyarakat yang beradab (civility), sehingga idealnya civil society terdiri dari orang-orang yang tidak melanggar hukum, selain itu, orientasi  dari organisasinya pun berlandaskan pada aturan-aturan yang tentunya berpacu pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Menurut Ernest Gellner civil society adalah “ruang ketiga” diantara masyarakat dan negara, yang selalu mencoba memberikan pengaruh politik tanpa harus ikut dalam proses pemilihan umum (Hall, 1995). Perannya sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, menjadikan civil society memiliki tempat tersendiri dalam tatanan sosial kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengaruh politik dihasilkan melalui advokasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah, hal ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat.

            Idealnya, civil society menjadi mediator yang netral, dalam arti, terlepas dari kepentingan elit, sehingga benar-benar menyampaikan apa yang masyarakat butuhkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar lebih pro terhadap kesejahteraan rakyat. Namun, dalam prakteknya civil society tidak bisa bersih dari kepentingan elit politik, khususnya pemerintah. Meskipun dampak yang dihasilkan bersifat positif maupun negatif bagi keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Kepentingan yang bermain dalam ranah civil society menyebabkan peran ideal civil society menjadi terganggu. Sehingga, peran utama civil society sebagai penyokong demokrasi menjadi kebalikannya, civil society dalam tatanan praktis dapat dikatakan menegakkan demokrasi atau bahkan meruntuhkan demkrasi itu sendiri.

            Terkait dengan gencarnya demokratisasi dalam tatanan global, maka dari itu, civil society berkembang dan memiliki peran tersendiri di Indonesia. Secara historis, nilai-nilai terbentuknya sivil society sudah ada dalam kebiasaan masyarakat Indonesia pada kesehariannya, sepertihalnya budaya gotong royong. Seiring dengan prosesnya, muncullah voluntary organization seperti NU, Muahammadiyah, SI, dsb. Kelompok-kelompok tersebut mulai mempromosikan hal-hal yang terkait dengan orientasinya. Setelah itu, lahirlah organisasi-organisasi non-government yang memiliki fokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, seperti halnya women’s groupd, health care organizations, worker associations, dsb. Kemudian timbullah gerakan-gerakan yang pro terhadap demokrasi, seperti halnya kelompok-kelompok mahasiswa pada tahun 1998 untuk memperjuangkan reformasi (Uften, 2009).

            Pada prosesnya perkembangan civil society di Indonesia, memiliki beberapa hambatan, yang ditandai munculnya konflik dan gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis, seperti halnya pada masa orde baru yang menimbulkan kerusuhan anti-kristen di Pasuruan, kemudian di era reformasi terdapat konflik agama di Maluku, dan munculnya organisasi-organisasi ekstremis, hal ini dikarenakan eforia kebebasan pasca reformasi yang tidak dapat diorganisir dengan baik oleh pemerintah, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan teror.

            Masa desentralisasi, membawa pengaruh positif pada perkembangan civil society di Indonesia, khususnya di tingkat lokal. Situasi politik yang ada pada masa itu masih didominasi oleh keputusan-keputusan elit yang tertutup dalam penentuan kebijakan, baik ditingkat daerah maupun lokal. Sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang baik dalam memperoleh informasi terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja pemerintah. Seiring kebebasan politik dan berpendapat bagi seluruh masyarakat Indonesia, civil society mengambil peran yang cukup signifikan. Sehingga, tak jarang ditemukan kandidat legislatif maupun eksekutif yang sebelumnya merupakan aktivis civil society. Hal ini dikarenakan kerjasama antar partai dan civil society demi meraih suara masyarakat pada pemilu.

            Melalui fenomena civil society yang ada di Indonesia pada saat ini, dapat kita simpulkan bahwa civil society merupakan suatu wadah bagi masyarakat yang dipandang fokus pada suatu bidang permasalahan dalam masyarakat, sehingga melalui perkumpulan tersebut dapat menghasilkan program-program atau solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, civil society melakukan advokasi dan bekerjasama dengan pemerintah. Secara teoritis melalui pendapat Ernest Gellner, jelas kini civil society mengalami pergeseran makna, peran-perannya yang ditujukan untuk menunjang demokrasi senantias disertai oleh muatan-muatan politis yang dapat dibuktikan melalui aktivis-ativisnya yang ikut serta bergabung dengan partai politik dan mengikuti pemilu. Padahal jelas, secara definitif dikatakan bahwa civil society idealnya berperan memberikan pengaruh politik terhadap kebijakan, namun tidak ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum, baik itu untuk legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian,  pemaknaan civil society akan senantiasa dinamis dalam prosesnya.

Daftar Pustaka :

Hall, j. A. (1995). Civil Society : Theory, History, Comparison. Cambridge: Polity Press.

Uften, M. B. (2009). Democratization in Post-Suharto Indonesia. London: Routledge.