Minggu, 19 Maret 2017

Partai Politik di Australia

Selayang Pandang Australia
Australia merupakan benua terkecil di dunia. Memiliki nama lain sebagai negara benua. Hal ini dikarenakan terdapat satu negara yang meliputi seluruh wilayah benua. Terletak disebelah selatan Kepulauan Indonesia, dengan letak astronomis 113 BT- 155 BT dan 10 LS – 43 LS dan luas benua 7.686.850 km’segi. Berbatasan dengan Samudra Hindia di wilayah Barat dan Selatan, Samudra Pasifik di wilayah Timur, serta Laut Timor dan Laut Arafuru di wilayah Utara. Canberra merupakan ibu kota negara ini. Melalui monarki konstitusional Australia membentuk Pemerintahan, dengan bentuk negara federasi yang dikepalai Ratu/ Raja Inggris diwakili Gubernur Jenderal sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.[1]
Secara bahasa Australia berasal dari kata australis (latin) berarti selatan, terdapat istilah dalam cerita Romawi “Terra Australis Incugnita” yang berarti “Daerah selatan yang tidak diketahui”. Penemu Australia adalah Willems Jansz, merupakan seorang pelaut asal Eropa, pada tahun 1606 di tanjung York. Penemuan yang disebut New Holland ini berhasil dipetakan terutama pesisit barat dan utara. Kemudian pada tahun 1770 James Cook datang dan menamainya New South Walles.
Pasca perang berakhir pada tahun 1945, ratusan ribu imigran dari seluruh penjuru Eropa dan Timur Tengah berdatangan ke Australia, memperoleh pekerjaan di sektor manufaktur yang sedang berkembang pesat. Ekonomi Australia tumbuh disepanjang tahun 1950-a, dengan berbagai proyek pembangungan besar dan permintaan internasional akan ekspor utama Australia, yaitu logam, wol, daging dan terigu. Hal ini menjadikan Australia semakin makmur. Namun, seperti halnya negara lain, Australia mengalami gelombang suasana revolusi di tahun 1960-an. Keragaman etnik, meningkatnya kemandirian dari Inggris, dan penentangan umum atas Perang Vietnam, menjadikan perubahan suasan dari sisi politik, ekonomi dan sosial. pada tahun 1967, sebagian besar rakyat Australia menyetujui referendum nasional untuk memberi mandat bagi pemerintah federal dalam membuat undang-undang atas nama warga Aborigin dan mengikutsertakan mereka dalam sensus mendatang. Hasilnya merupakan titik kampanye reformasi yang kuat baik dari kaum Aborigin maupun kaum kulit putih Australia.
Pada tahun 1972, pengacara Gough Whitlam yang memimpin Partai Buruh Australia berhasil memegang kekuasaan sekaligus mengakhiri dominasi pasca peang koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional/Negeri. Pemerintahan baru mengakhiri wajib militer, menghapus biaya universitas dan meluncurkan pperawatan kesehatan gratis secara universal. selain itu, menghapus kebijakan australia putih dan melakukan kebijakan multikultur, serta memperkenalkan penceraian “tanpa salah” dan gaji yang setara bagi wanita. Namun, pada tahun1975 inflasi dan permasalahan lainnya menyebabkan gubernur jenderal membubarkan pemerintah. Sehingga dalam pemilu berikutnya, Partai Buruh mengalami kekalahan besar dan Koalisi Liberal-Nasional berhasil memerintah sampai tahun 1983.[2]
Diantara tahun 1983 sampai 1996, pemerintah Partai Buruh Hawke-Keating memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi, seperti deregulasi sistem perbankan dan membuat sistem mengambang untuk dolar Australia. Di tahun 1996, Pemerintah koalisi di bawah pimpinan John Howard memenangkan pemilu, dan kembali terpilih di tahun 1998, 2001 dan 2004. Pemerintahan Koalisi Liberal-Nasional menetapkan berberapa reformasi, termasuk perubahan dalam sistem perpajakan dan hubungan industrial. Di tahun 2007, Partai Buruh pimpinan Kevin Rudd terpilih dengan agenda untuk mereformasi sistem hubungan industrial, kebijakan perubahan iklim serta sektor kesehatan dan pendidikan Australia.[3]
Jumlah Partai Politik
Berikut partai-partai politik yang ada di Australia[4] :
1.      Animal Justice Party
2.      Australia First Party (NSW) Incorporated
3.      Australian Christians
4.      Australian Cyclists Party – (reg 20/8/14)
5.      Australian Defence Veterans Party – (reg 15/6/15)
6.      Australian Equality Party – (reg 9/10/14)
7.      Australian First Nations Political Party
8.      Australian Greens
a.       The Greens NSW
b.      Queensland Green
c.       The Greens (WA) Inc
9.      Australian Independents
10.  Australian Labor Party (ALP)
a.       Australian Labor Party (NSW Branch)
b.      Australian Labor Party (Victorian Branch)
c.       Australian Labor Party (State of Queensland)
d.      Australian Labor Party (Western Australian Branch)
e.       Australian Labor Party (South Australian Branch)
f.        Australian Labor Party (Tasmanian Branch)
g.      Australian Labor Party (ACT Branch)
h.      Australian Labor Party (Northern Territory Branch)
i.        Country Labor Party
11.  Australian Motoring Enthusiast Party
12.  Australian Progressives – (reg 17/2/15)
13.  Australian Sovereignty Party
14.  Australian Sports Party
15.  Australian Stable Population Party
16.  Australian Voice Party
17.  Bullet Train For Australia
18.  Christian Democratic Party (Fred Nile Group)
19.  Citizens Electoral Council of Australia
20.  Coke in the Bubblers
21.  Country Alliance
22.  Country Liberals (Northern Territory)
23.  Drug Law Reform Australia
24.  Family First Party
25.  Future Party
26.  Help End Marijuana Prohibition (HEMP) Party
27.  Jacqui Lambie Network – (reg 14/5/15)
28.  John Madigan’s Manufacturing and Farming Party – (reg 18/5/15)
29.  Katter’s Australian Party
30.  Liberal Democrats
31.  Liberal Party of Australian
a.       Liberal Party of Australia, NSW Division
b.      Liberal Party of Australia (Victorian Division)
c.       Liberal National Party of Queensland
d.      Liberal Party (W.A. Division) Inc.
e.       Liberal Party of Australia (S.A. Division)
f.        Liberal Party of Australian – Tasmanian Division
g.      Liberal Party of Australia (ACT Division)
32.  National Party of Australia
a.       National Party of Australia – N.S.W.
b.      National Party of Australia – Victoria
c.       National Party of Australia (WA) Inc
d.      National Party of Australia (S.A.) Inc
33.  Natural Medicine Party
34.  Nick Xenophon Team – (Dec 3, 2014: named changed from Nick Xenophon Group)
35.  Non-Custodial Parents Party (Equal Parenting)
36.  Online Direct Democracy (Empowering the People!) – (Jan 23, 2015: name changed from Senator Online (Internet Voting Bills/Issues))
37.  Outdoor Recreation Party (Stop The Greens)
38.  Palmer United Party
39.  Pauline Hanson’s One Nation – (Jun 26, 2015: name changed from One Nation)
40.  Pirate Party Australia
41.  Republican Party of Australia
42.  Rise Up Australia Party
43.  Secular Party of Australia
44.  Seniors United NSW – (reg 4/3/15)
45.  Shooters and Fishers Party
46.  Smokers Rights Party
47.  Socialist Alliance
48.  Socialist Equality Party
49.  Sustainable Population Party – (formerly Australian Stable Population Party)
50.  The Arts Party – (reg 6/8/14)
51.  The Wikileaks Party
52.  21st Century Australia
53.  Uniting Australia Party
54.  Voluntary Euthanasia Party
Deregistered Parties : Jun 29, 2015: Carers Alliance, Jun 15, 2015: Australian Protectionist Party, May 28, 2015: Building Australia Party, May 06, 2015: Single Parents’ Party, May 04, 2015: Australian Sex Party, Apr 23, 2015: Democratic Labour Party (DLP), Apr 16, 2015: Mutual Party – (formerly Bank Reform Party), Apr 16, 2015: Australian Democrats, Apr 14, 2015: Freedom and Prosperity Party – (formerly No Carbon Tax Climate Sceptics), Mar 17, 2015: Stop CSG Party, Jan 21, 2015: The 23 Million, Dec 08, 2014: Australian Fishing and Lifestyle Party.
Unregistered Political Parties or Organisations : Australian Reform Party, Communist Party of Australia, Democratic Socialist Perspective, Net Effect Party, Progressive Labour Party, Socialism Web Site, Socialist Party Australia.
Partai Politik di Australia
Pada umumnya Australia tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan negara lain terkait aktivitas Partai Politik. umumnya tidak terdapat pengaturan khusus dalam kegiatan internal partai, namun disiplin internal partai sangatlah ketat. Terdapat sistem resmi dalam pendaftaran partai dan pelaoran kegiatannya, melalui Komisi Pemilihan Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian atau teritori.
Dalam praktiknya, Australia memiliki empat partai politik utama[5], yaitu :
1.      Partai Buruh Australia (ALP) adalah partai sosial demokrat yang didirikan oleh gerakan buruh Australia. ALP telah berkuasa sejak akhir 2007. ALP merupakan partai politik tertua di Australia, yang didirikan pada tahun 1890. Partai ini merupakan partai politik satu-satunya yang terus menerus meraih suara di House of Representatives (majelis rendah) sejak tahun 1901. Sepanjang abad 20, ALP mengalami tiga kali perpecahan yang melemahkan posisinya dalam kancah politik Australia. Partai ini memegang kekuasaan Pemerintahan Federal selama sepertiga masa sejak terbentuknya Federasi Australia seratus tahun yang lalu. Pada dasarnya, ideologi Partai Buruh Australia adalah sosialisme yang berpangkal pada ajaran Marxisme yang pada akhirnya menjadi ideology perjuangan buruh industri pada akhir abad lalu. Meski partai buruh pada umumnya digambarkan sebagai partai demokrasi sosial, konstitusi menetapkan bahwa Partai Buruh Australia beraliran sosialis  demokratis.  “The light on the hill” adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskantujuan dari Partai Buruh Australia. Ungkapan itu pertama kali diciptakan dalam pidato konferensi 1949 oleh Perdana Menteri Ben Chifley. Partai ini diciptakan dan selalu dipengaruhi sampai batas tertentu oleh anggota serikat buruh. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pada waktu tertentu telah menjadi kebijakan gerakan buruh secara luas.
2.      Partai Liberal adalah partai sayap kanan tengah. Awalnya partai ini dibentuk dari penggabungan kalangan Proteksionis dan partai-partai Perdagangan Bebas pada tahun 1910. Partai yang didirikan olah mantan Perdana Menteri Robert Menzies -Perdana Menteri terlama dalam sejarah Australia-- ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang klimaksnya terjadi dewasa ini. Menzies menjabat Ketua Umum partai ini sejak 1944 hingga 1966 dan menjabat Perdana Menteri Australia selama tiga periode. Partai Liberal berkuasa dan menjalankan pemerintahan dengan koalisinya, Partai Nasional selama 35 tahun sejak 51 tahun terakhir. Sekarang partai ini dipimpin oleh John Howard. Partai ini memegang kekuasaan di Australia sejak tahun 1996 dengan berkoalisi bersama Partai Nasional. Dalam pemilihan federal tahun 2007, partai ini dikalahkan oleh Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Kevin Rudd.
3.      Partai Nasional Australia, sebelumnya Partai Negeri, adalah partai konservatif yang mewakili kepentingan pedesaan. Awalnya dikenal sebagai Partai Daerah, Partai Nasional selalu meraih kursi di Parlemen Federal sejak 1919. pada tahun 1970-an, partai ini merubah namanya menjadi Partai Daerah Nasional, lalu berubah lagi menjadi Partai Nasional pada tahun 1980an. Dukungan terhadap partai yang basis massanya berada di pedesaan ini cenderung menurun. Meskipun tetap memiliki kekuatan di House of Representatives, serta menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan koalisinya, Partai Liberal, partai ini menghadapi tantangan berat dari partai-partai kecil dan kandidat independen pada Pemilu baru lalu.
4.      Partai Hijau Australia adalah partai sayap kiri dan lingkungan. The Greens atau Partai Hijau merupakan fenomena yang muncul pada tahun 1980-an seiring dengan gencarnya gerakan sadar lingkungan pada waktu itu, seperti perjuangan menyelamatkan Bendungan Franklin di Tasmania. Partai ini memiliki pengaruh kuat di Parlemen Negara Bagian Tasmania, selain mampu menarik dukungan di Australia Barat dan mendudukkan seorang wakilnya di Senat. Partai ini lebih banyak bergerak pada lingkungan.
Partai politik dominan di Australia memiliki tata cara yang terstruktur dalam melibatkan anggota mereka ketika menyikapi pengembangan kebijakan partai atas isu-isu tertentu. Pada umumnya, politisi terpilih tidak menentang kebijakan partai mereka di parlemen. [6]
Selain itu, meskipun komentator-komentator di Australia mengamati pola pemilihan umum semakin dekat dengan konsep ‘presidensial’ seperti halnya penggunaan beberapa metode kampanye yang Amerika Serikat telah gunakan, melainkan struktur dasar dari sistem Australia cenderung menekankan  posisi kebijakan publik atau program dibandingkan dengan kepribadian atau figuritas seorang politisi.[7]
Kemuadian terkait dengan pemilu di Australia, seperti halnya di negara demokrasi lainnya, biaya kampanye pemilu dan sumber dana kegiatan politik menjadi hal yang lazim diperbincangkan sehingga menjadi isu yang terus didiskusikan di Australia. Sejak tahun 1984, sistem pendanaan partai politik dikolola oleh Komisi Pemilihan Umum Australia dan keterbukaan kampanye pemilihan umum telah diterapkan. Ketentuannya adalah partai politik harus meraih sedikitnya 4 persen dari suara yang sah dalam pemilihan umum yang mereka ikuti, dengan demikian akan menerima dana dari publik. Selain itu partai politik diharuskan untuk memberikan transparansi terkait pengeluaran dana kampanye dan sumber-sumber sumbangan yang didapat, dengan ketentuan tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Selain itu, calon perorangan pun diharuskan untuk memberikan transparansi terkait sumbangan dan tidak boleh melampaui batas tertentu. Dengan demikian, baik itu partai politik maupun perorangan yang berkontestasi dalam pemilihan umum dihatuskan untuk melaporkan hadiah atau sumbangan yang diterima selang kampanye, namun dalam teknisnya tidak selalu berturut-turut harus melaporkan melainkan terdapat periode waktu untuk melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Australia.


Daftar Pustaka
http://www.adelia.web.id/geografis-benua-australia/
http://www.australia.com/id-id/facts/history.html
http://australianpolitics.com/political-parties/list-of-registered-political-parties
http://arham07.blogspot.com/2014/03/sejarah-partai-partai-di-australia.html#
http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html

[1] http://www.adelia.web.id/geografis-benua-australia/ diakses pada tanggal 30 Juni 2015, pukul 08.00
[2] http://www.australia.com/id-id/facts/history.html diakses pada tanggal 30 Juni 2015, pukul 09.00
[3] Ibid
[7] Ibid 
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Lowell Barrington, Comparative Politics Structures and Choices (Australia: Wadsworth, 2013), 227-257. & Peter Calvert, Comparative Politics: An Introduction (Harlow: Pearson, 2002), 297-320.

Bagaimanakah menghubungkan elite dan massa dalam proses politik? Literatur kali ini membahas dan mengeksplorasi konsep-konsep mengenai el...