Politik Birokrasi

Pada dasarnya birokrasi ada sebagai instrumen dari proses administratif dalam proses implementasi kebijakan. Keberadaanya yang strategis dalam proses pemerintahan, menjadikannya sebuah kelas tersendiri, sehingga terdapat beberapa asumsi bahwa birokrasi dapat membangun kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, kajian birokrasi itu sendiri dapat kita fahami melalui administrasi atau birokrasi politik.

            Birokrasi di desain sebagai aparat publik yang diangkat oleh negara semenjak abad ke 18. Kehadirannya diasumsikan sebagai lembaga yang netral secara politik, dan tidak memiliki kekuasaan serta tanpa kepentingan. Karena adanya mitos terhadap dikotomi antara administrasi dan politik, maka birokrasi dipandang netral secara politik karena hanya mengimplementasikan kebijakan publik.

            Terjadinya dikotomi antra administrasi dan politik di amerika, menjadikan aparat publiki terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: pertama, careerist adalah aparat publik yang memiliki masa kerja yang panjang. Sehingga dianggap memiliki netralitas politik dan diasumsikan sebagai birokrat sesungguhnya. Kedua transients adalah aparat publik yang hanya memiliki msa kerja yang pendek, atau sering disebut aparat politik yang diangkat, dan karenanya tidak dianggap birokrat. Pandangan netralitas ini, diasumsikan melalui kaca mata politik yang sempit, karena politik orientasinya selalu identik dengan partai politik. padahal sebagaian besar aktivitas politik itu adalah non-partisan, yang melibatkan tindakan-tindakan dalam mempengaruhi alokasi suatu sumber daya.

            Birokrat dengan kategori careerist, sangat memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan karirnya, dibandingkan dengan birokrat yang memiliki masa kerja yang pendek yaitu kategori transient. Oleh karena itu, birokrat yang memiliki masa kerja panjang, lebih memiliki peluang untuk memainkan politik birokrasi, karena ia berorientasi pada kelangsungan karirnya dalam suatu institusi birokrasi, walaupun umumnya seringkali diasumsikan netral.

            Kajian kontemporer menjelaskan bahwa birokrasi senantiasa memiliki orientasi yang bersifat administratif dan politis. Farazman berpendapat bahwa kinerja administratif birokrasi berhubungan dengan kekuasaan politik yang dimilikinya. Sehingga, efektivitas proses birokrasi dapat tercapai optimal bila kekuasaan pilitik yang dimilkinya seimbang dengan institusi lainnya diluar birokrasi. Oleh karena itu, dengan asas kedaulatan rakyat, maka akan semakin banyak lembaga-lembaga yang mengawasi birokrasi. Dan tentunya dengan demikian birokrasi senantiasa akan semakin memilki sikap politis terhadap lembaga-lembaga lainnya.

Political Influence on The Bureaucracy : The Bureaucracy Speaks, karya Scott R. Furlong, merupakan sebuah jurnal yang membahas pengaruh politik terhadap birokrasi, melalui survei yang dilakukan di Amerika Serikat, dan perpedoman pada dua pertanyaan pokok, yaitu : Institusi apa saja yang mempengaruhi birokrasi? Lalu, bagaimana cara institusi tersebut mempengaruhinya? Riset ini menguji persepsi aparat publik dari lima institusi, yaitu : Kongres, Presiden, Pengadilan, Interest Group, dan General Public. Setelah diidentifikasi melalui mekanisme yang digunakannya, ternyata hasilnya birokrasi melayani banyak institusi.

            Terdapat dua aliran pemikiran dalam birokrasi, yaitu : Pertama, birokrasi dipandang sebagai institusi yang otonom, yaitu sebagai institusi yang independen. Kedua, institusi diluar birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga sulit bagi birokrasi untuk bisa otonom, karena dipengaruhi oleh institusi lain yang memuat kepentingan. Pemahaman ini mengisyaratkan kita pada pepatah “tidak ada sahabat selamanya, begitupun tidak ada musuh selamanya, yang ada hanya kepentingan”. Sehingga, perlu kita cermati aparat publik bergerak atas mandat siapa?

            Kongres dan Birokrasi. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat signifikan, khususnya dalam kebijakan publik. Pada tahapan pra pembuatan, implementasi, hingga evaluasi terdapat interaksi aktif antara kedua lembaga tersebut, satu sama lainnya saling membicarakan prosedur yang digunakan. Kongres memiliki kewenangan penuh untuk menentukan aturan perundang-undangan, interpelasi/ hak angket, dan seringkali menggunakan ruang dengar pendapat. Selain itu, kongres juga melakukan fungsi pengawasan dan advokasi, sehingga memiliki peran yang sangat besar dalam birokrasi.

            Presiden dan Birokrasi. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan jelas memiliki peran yang begitu besar dalam birokrasi, seperti halnya pengelolaan dan penentuan anggaran, reorganisasi yang bersifat struktural maupun fungsional, dapat menunjuk atau memerintah aparatur publik. Dengan demikian, presiden melalui kewenangannya dapat dengan mudah mengintervensi birokrasi. Sehingga pengaruh yang ditimbulkannya akan sangat signifikan.

            Pengadilan dan Birokrasi. Birokrasi yang membutuhkan aturan prosedur dan keputusan hukum, akan sangat bergantung pada institusi pengadilan. Sehingga perlu adanya relasi yang baik antara birokrat publik dan pengadilan, jika tidak, pengadilan dapat menentukan keputusan yang mungkin akan merugikan birokrat. Oleh karena itu, institusi pengadilan memiliki peran yang begitu besar secara hukum.

            Interst Group, General Public dan Birokrasi. Seperti halnya capture theory, yang mengisyaratkan penguasaan suatu hal oleh pihak tertentu. Hal ini sangat berkaitan dengan relasi ketiga institusi tersebut, para pemilik modal, industri, atau kelompok kepentingan yang membutuhkan kerja sama dengan birokrasi akan memiliki pengaruh tersendiri. Bisa jadi, birokrasi dipermainkan oleh berbagai macam titipan yang dilakukan oleh para pemiliki modal untuk lebih menguntungkan bisnis mereka. Sehingga dalam proses kebijakan akan memilki pengaruh tersendiri institusi-institusi yang tergolong pada interest group atau general public.

            Pengaruh dari setiap institusi memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi, melalui riset ini telah diidentifikasi bahwa parlemen atau kongres dan presiden memiliki pengaruh yang paling signifikan dalam birokrasi. Karena kewenangannya yang berpengaruh besar pada berjalannya proses birokrasi dan aparatur publik. Institusi-institusi lain tetap memiliki pengaruh, walaupun tidak terlalu besar.

            Hasil riset tersebut memahamkan kita akan suatu fenomen, bahwa birokrasi senantiasa memiliki kepentingannya sendiri. Meskipun memang terdapat beberapa institusi yang berpengaruh disekitarnya. Akan tetapi, keberadaannya sebagai suatu kelas tersendiri menjadikannya untuk lebih partisipatif dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga birokrasi dikatakan memiliki kepentingan dalam hal ini, dan harus menjalin relasi dengan beberapa institusi di sekitarnya demi memakmurkan birokrasi itu sendiri.