Rabu, 15 Maret 2017

Equality, Social Justice and Welfare


Gagasan mengenai kesetaraan merupakan ciri dari pemikiran politik modern. Sedangkan para pemikir klasik dan abad pertengahan lebih terfokus pada analisis hirarki alami dalam kehidupan manusia. Pemikir modern mulai berasumsi bahwa semua manusia memiliki nilai moral yang sama. Namun demikian, gagasan kesetaraan menjadi hal yang kontroversial. Terdapat perbedaan antara para pemikir kiri dan kanan, sebagai cerminan mereka dalam menyikapi gagasan kesetaraan. Isu kesetaraan telah menimbulkan perdebatan intensif, ketika permasalahan distribusi kekayaan atau pendapatan dalam masyarakat, apakah bisa menjadi hal yang disebut sebagai 'keadilan sosial'? Pertanyaan tentang keadilan sosial selalu terkait dengan masalah kesejahteraan.
Dasar kesetaraan menyatakan bahwa semua manusia secara moril adalah sama,  tercermin melalui komitmen dalam kesetaraan hukum dan politik. Kesetaraan kesempatan berkaitan dengan persamaan titik awal kehidupan untuk memungkinkan ketidaksetaraan alami itu berkembang. Keadilan sosial mengacu pada distribusi pelayanan publik bukan hanya pada imbalan materi. Terdapat perbedaan mendasar di antara mereka yang percaya bahwa distribusi secara umum harus egalitarian karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagi mereka yang setuju, hal ini mencerminkan manfaat individu, hak-hak berdasarkan bakat dan kemauan untuk bekerja. Sedangkan, bagi mereka yang tidak setuju, hal ini menunjukkan peentuan yang didasari dari faktor bawaan dan tidak dapat diubah, pada individu dan kelompok.
Kesejahteraan adalah harapan bagi semua warga negara, sebagai suatu keinginan untuk sebuah kualitas hidup yang baik bagi semua warga negara. Beberapa beranggapan bahwa jalan terbaik untuk mencapai kesejahteraan adalah kemandirian individu dan kerja keras, dalam prakteknya hal ini dibantu dengan pelayanan kolektif untuk mencapai kesejahteraan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga negara dapat mencapai kesejahteraan, melalui individu yang mandiri dan pemerintahan yang mapan. Meskipun bentuk kesejahteraan itu bervariasi.

Kebijakan haruslah berorientasi pada kesejahteraan umum, dengan mengupayakan efisiensi nasional, mendorong kerjasama sosial, membangun individu untuk mengembangkan potensi mereka, dan meminimalisir ketidaksetaraan sosial. Meskipun terdapat berbagai kritik terhadap kesejahteraan, akan tetapi, kesejahteraan yang didasari dengan hak dan tanggungjawab, tercermin melalui peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, akan meningkatkan etos kerja dan mempermudah tercapinya kesejahteraan. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Lowell Barrington, Comparative Politics Structures and Choices (Australia: Wadsworth, 2013), 227-257. & Peter Calvert, Comparative Politics: An Introduction (Harlow: Pearson, 2002), 297-320.

Bagaimanakah menghubungkan elite dan massa dalam proses politik? Literatur kali ini membahas dan mengeksplorasi konsep-konsep mengenai el...