Kebijakan Publik

Bermula sejak adanya pemerintah dan pemerintahan, kaum intelek berupaya memberikan solusi kepada penguasa mengenai permasalahan-permasalahan sosial. Para intelek dalam studi kebijakan, seperti halnya Plato, Machiavelli serta para pemikir politik, seperti halnya, Thomas Hobbes, Adam Smith, John Stuart Mill, dll memiliki fokus terhadap perilaku pemerintah, baik itu yang belum atau pun sudah dilakukan, melalui pemikirannya mereka mengkritisi dan memberikan solusi mengenai apa dan bagaimana pemerintah seharusnya terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

I.                   Perkembangan Kebijakan Publik sebagai Sebuah Ilmu

Analisis kebijakan sebagai sebuah studi baru mulai muncul setelah Perang Dunia II, yaitu ketika kajian Ilmu Politik mencoba memahami hal baru tentang relasi antara pemerintah dengan warganya, terutama menyangkut hal-hal yang bersifat aktual. Adapun para Pelopor studi kebijakan adalah Harold Lasswell, Aaron Wildavsky, Thomas R Dye. Kajian tersebut diawali oleh karya Harold Laswell  (1950s) mengenai dasar-dasar “policy sciences” yang membahas tentang blended knowledge berbagai disiplin ilmu politik dan ilmu sosial lain. Selanjutnya, pada dekade 60-an, para ahli Ilmu Politik berfokus pada proses penggambaran, analisa dan penjelasan mengenai berbagai sebab dan akibat dari berbagai macam kebijakan.

II.                Pengertian dan Tipe Kebijakan Publik

Pada hakikatnya, kebijakan publik memiliki banyak arti, tergantung kepada siapa yang menggunakan dan dalam konteks apa istilah tersebut dipergunakan (Turner & Hulme 1997: 58). Kata “kebijakan” seringkali dipersamakan dengan tujuan, program, keputusan, hukum, standar,  proposal dan grand designs (Jones 1984). Namun, tidak ada definisi kebijakan yang universal, melainkan dipenuhi oleh berbagai definisi yang begitu beragam.

Thomas R Dye mengatakan bahwa kajian utama studi kebijakan publik terdiri dari gambaran mengenai isi dari kebijakan yang didasari melalui analisis terhadap pengaruh sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, terdapat analisa yang lebih dalam mengenai pengaruh penataan kelembagaan dan proses politik terhadap suatu kebijakan publik dan evaluasi terhadap semua konsekuensi terhadap masyarakat, baik yang sesuai ekspektasi maupun tidak.

Adapun  tipe-tipe kebijakan publik, yaitu :

a.      Problem Oriented

Studi kebijakan publik diarahkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, bukan pada tahapan proses pembuatan kebijakan.

            b.      Multidisciplinary

Ilmu kebijakan publik merupakan multidisiplin ilmu yang model, metode dan temuannya diperuntukan mengatasi permasalahan yang diahadapi pemerintah. 

            c.       Methodologically Sophisticated

Sebagai suatu metode penentuan kebijakan yang efektif, melalui pemahaman fenomena sosial yang diperoleh melalui kemajuan berbagai ilmu sosial.

           d.      Value Oriented

Ilmu kebijakan publik memiliki sebuah orientasi nilai yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai-nilai demokrasi.

III.             Pembuatan Kebijakan

Terdapat beberapa tahapan pembuatan kebijakan, yaitu sebagai berikut :

a.      Policy Evaluation

Proses ini merupakan aktivitas penggunaan beragam metode untuk mengidentifikasi sebab akibat suatu kebijakan atau program terhadap hasilnya. Kunci dari policy evaluation adalah pertanyaan “apa yang telah kita lakukan?”

b.      Policy Analysis

Hal ini lebih bersifat normatif, sebab Policy analysis lebih memusatkan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan “apa yang harus kita lakukan?”. Oleh karena itu, untuk menentukan kebijakan yang terbaik bagi pemerintah dalam mengatasi sebuah permasalahan adalah menyusun beberapa alternatif  kebijakan dalam rangka membuat keputusan yang terbaik.

c.        Policy Process

Terfokus pada pertanyaan “bagaiman dan mengapa kebijakan ini dibuat?”. Hal ini dikhususkan untuk mengetahui mengapa pemerintah memperhatikan permasalahan tertentu, bukan yang lain, memahami mengapa kebijakan berubah atau tetap stabil sepanjang kurun waktu tertentu, serta darimana kebijakan itu bermula.

IV.             Budaya Politik dan Kondisi Sosial Ekonomi sebagai Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Adanya suatu kebijakan tidak hanya didasari dari satu aspek saja, melainkan berbagai aspek berperan dalam menentukan hal ini, seperti halnya budaya politk, kondisi sosial dan ekonomi, serta lingkungan atau geografis wilayah tersebut menjadi faktor penting dalam perumusan suatu kebijakan. Proses yang begitu kompleks ini melibatkan para pemain dengan kepentingan yang berbeda dan tentunya berkompetisi. Para pemain ini berasal dari berbagai aspek yang mendasari mereka untuk memperjuangkan suatu kebijakan. Sehingga, pemerintah perlu mengambil langkah terbaik dan tidak bisa semena-mena dalam membuat suatu kebijakan tanpa didasari nilai demokratis didalamnya. Karena dengan demikian kebijakan yang lahir dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang sesuai.