Legislatif
dan Eksekutif
Pada
bab ini membahas identifikasi dari tugas
utama legislatif dan eksekutif
dalam sistem politik dan pemerintahan. serta mendiskusikan
hal-hal mengenai keuntungan dan
kerugian dari sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem semi-presidensial.
Eksekutif atau pelaksana
pemerintahan memiliki dua kategorisasi dalam menjalankan tugasnya, yaitu tugas
yang bersifat domestik dalam ruang lingkup wilayah kerjanya. Seperti halnya,
melaksanakan kebijakan, mengawasi birokrasi, membentuk sebuah kabinet,
berkoordinasi untuk mengembangkan dan menyesuaikan kebijakan dan anggaran.
Selain itu, eksekutif memiliki tugas pokok di ranah internasional. Seperti halnya,
memimpin persoalan negara yang terkait dengan relasi antar negara, terlibat
dalam upaya diplomatik, menegosiasi perjanjian, serta memutuskan penggunaan
kekuatan militer.
Sedangkan dalam ranah legislatif,
memiliki tugas pokok sebagai lembaga legislasi, mengesahkan anggaran belanja
pemerintah, memberikan layanan pada konstituen, menyeleksi, menyetujui, dan
memecat pejabat pemerintah, mengawasi eksekutif. Dalam mencapai tugas-tugasnya
terdapat aspek lain dalam legislatif, seperti halnya jumlah anggota dan masa
menjabatnya para legislator menjadi pengaruh penting dalam dinamika politik. Selain
itu, konsep unikameral dan bikameral dalam legislatif menjadi persoalan
tersendiri. Serta kekuatan suatu komite dalam legislatif baik itu pendiri
ataupun ad hoc, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan
tugas-tugas legislatif.
Lalu bagaimana relasi kedua lembaga
tersebut dalam sistem pemerintahan? Terdapat tiga jenis sistem pemerintahan
yang dijelaskan dalam bab ini, yaitu sistem parlementer, sistem presidensial,
dan sistem semi-presidensial.
Sistem parlementer, melaksanakan
pemilihan kepala eksekutif dan pembentukan negara, melalui pemilihan perdana
menteri yang dipilih oleh parlemen, maka perdana menteri menjadi kepala
pemerintahan. Oleh karena itu, terdapat pemisahan antara kepala negara dan
kepala pemerintahan. Pada dasarnya kepala negara seringkali hanya dijadikan
simbol, sehingga lebih lemah dibandingkan kepala pemerintahan. Pada sistem ini,
oposisi seringkali membentuk pemerintah bayangan yang memberikan harapan baik
jika oposisi dapat memenangkan pemilu berikutnya. Kelebihan dari sistem ini
adalah, efisiensi dalam proses perundang-undangan, serta terukurnya
akuntabilitas pemilih. Sedangkan kekurangannya adalah seringkali menyebabkan
ketidakstabilan, konsentrasi kekuasaan seringkali memunculkan keputusan yang
tergesa-gesa.
Sistem presidensial, melaksanakan
pemilihan langsung untuk kepala eksekutif, melalui lembaga pemilihan. Mempunyai
batasan-batasan jelas antara eksekutif dan legislati, yaitu distribusi
kekuasaan dan checks and balances, penyatuan antara kepala negara dan kepala
pemerintahan, memungkinkan untuk membagi kekuasaan pemerintah. Kelebihan sistem
ini adalah pengawasan terdapat pada aturan mayoritas dalam aspek legislatif,
merepresentasikan mandat nasional yang diberikan kepada presiden. Sedangkan kekurangannya
adalah sulit untuk memecat presiden yang dinilai tidak populis, cenderung
mengalami kebuntuan, dan mendekati otoritarianisme.
Sedangkan, sistem semi-presidensial
menggabungkan karakteristik dasar dari sistem perlementer dan sistem
presidensial. Kelebihan sistem ini adalah, menyediakan perlindungan bagi
presiden, kemampuannya memecat perdana menteri dengan tetap menjaga stabilitas,
mekanisme checks and balances lebih terjamin. Sedangkan kekurangannya adalah
adanya kebingungan dalam mempertanggungjawabkan jabatan dan tidak efisiennya
proses legislasi.
Peradilan, Birokrasi, dan Kekuatan Militer
Pada
bab ini membahas tugas peradilan, birokrasi dan militer, serta
menjelaskan pengaruh dan pengambilan keputusan dari kebijakan ketiga institusi
tersebut. Selain itu, mendiskusikan kekuatan dan keleman peradilan, birokrasi
dan kekuatan militer dalam sistem politik.
Lembaga peradilan, memiliki tugas untuk menentukan
pelanggaran hukum dan hukuman yang tepat, penjelasan mengenai
konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan yang ada, menginterpretasikan
hukum yang jelas, menciptakan kebijakan baru dalam merespon permasalahan sosial
yang mendesak, menyelesaikan sengketa perdata dan perselisihan antara unit
pemerintah, menentukan sanksi hukuman pada tindakan tertentu. Keuntungan yang
diperoleh bila terdapat peradilan yang kuat adalah, pengawasan yang ketat
terhadap tirani mayoritas, menjadi komponen kunci dari aturan hukum dalam
politik dan ekonomi. Sedangkan kekurangannya adalah kekuasaan ditentukan oleh
pejabat terpilih, terdapat potensi untuk memainkan agenda politik.
Lembaga birokrasi memilikit tugas pelaksanaan
undang-undang dan kebijakan, menginterpretasikan aws akan tetapi samar-samar,
membuat agenda pengaturan dan memberikan nasihat tentang kebijakan yang spesifik,
membuat kebijakan. Birokrasi memiliki beberapa bentuk organisasi, yaitu,
departemen kabinet atau kementerian, sekretaris atau menteri, pegawai negeri
sipil. Seringkali bertentangan antara merit sistem dan spoil sistem, selain itu
juga terdapat pertentangan pendekatan spesialis dan pendekatan generalis.
Keuntungan birokrasi yang bagus, menjaga stabilitas, stuktur diisi dengan
aparatur yang sesuai keahliannya, tidak memihak dan adil terhadap
pengaplikasian peraturan. Sedangkan kekurangannya adalah ketidakefisienan yang
berasal dari pemborosan, kekuasaan di tangan pejabat terpilih, perlawanan akan
reformasi dan solusi kreatif.
Lembaga militer, memiliki tugas untuk membela negara,
menjadi kekuatan tempur yang profesional, untuk beberapa negara berfungsi mengendalikan
sebuah kerajaan. Keuntungan dari peran militer yang kuat dalam politik adalah
membuat keputusan terhadap suatu kebijakan yang sulit, memulihkan ketertiban
dan berjuang memberantas korupsi. Kekurangannya adalah keenganan untuk
menyerahkan kekuasaan, kehadirannya menjadi permanen dalam politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar