Pada umumnya, seringkali kita tidak menyadari bahwa ada
salah satu elemen penting dalam proses pemerintahan. Perhatian kita, seringkali
difokuskan pada kondisi elit politik, terutama kepada aktor-aktor politik yang
berkarir melalui proses pemilihan umum. Permasalahan negara atau daerah yang
timbul saat ini, seringkali kita kaji melalui aspek efektivitas dan efisiensi
dari suatu kebijakan. Namun, dalam kasus ini, birokrasi seringkali ada ketika
masyarakat berinteraksi dengannya, akan tetapi sejatinya, birokrasi memiliki
peran penting dalam proses kebijakan, khususnya dalam ranah implementasi,
karena sebenarnya birokrasi menjadi salah satu eksekutor penting dari
kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditetapkan.
Dengan
demikian, birokrasi merupakan hal yang sangat penting dalam tata kelola
pemerintahan, khususnya dalam proses kebijakan. Hal ini dapat kita pahami lebih
dalam dengan kasus berikut, perbaikan jalan, pembangunan fasilitas publik,
pengelolaan fasilitas publik, penyaluran dana bantuan, penarikan pajak, dan hal
lainnya yang terkait dengan proses pemerintahan memerlukan birokrat sebagai
eksekutor kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dekatnya
birokrasi dengan masyarakat, serta pentingnya birokrasi dalam proses kebijakan,
terutama dalam hal implementasinya, menjadikan birokrasi menjadi elemen penting
yang harus dikaji, karena tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan krusial
yang ada dalam ranah birokrasi, sehingga mengganggu proses kebijakan.
Umumnya,
konsep trias politika (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang banyak digunakan
oleh berbagai negara di dunia dapat berjalan dengan baik apabila
aparatur-aparaturnya, terlebih yang fokus dalam persoalan administratif, dapat
melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang
dicanangkan dalam suatu lembaga pemerintahan. Baik itu unsur legislatif,
eksekutif, maupun yudikatif, ketiganya membutuhkan tenaga administratif yang
mumpuni, sehingga dengan demikian birokrasi sudah menjadi bagian penting
didalamnya, maka dari itu, birokrasi memiliki peran strategis yang dapat
menentukan efektivitas dan efisiensi dari program-program yang dicanangkan
pemerintah.
Elit
politik atau pejabat pemerintahan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
tanpa bantuan dari aparatur-aparatur yang memang khusus dipersiapkan untuk
melaksanakan tugas tertentu. Pejabat publik mungkin enggan mengurusi
permasalahan yang bersifat teknis, khususnya terkait permasalahan prosedural
atau administratif, sehingga para pejabat cenderung lebih terfokus pada hal-hal
yang bersifat umum. Maka dari itu, dalam prosesnya birokrat cenderung
menafsirkan sendiri terkait dengan kebijakan yang ditetapkan. Itulah gambaran
sederhana pengaruh birokrat dalam proses kebijakan. Selebihnya, birokrat dapat
mempengaruhi elit demi kepentingan mereka.
Era
industrialisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang signifikan, mengharuskan
pemerintah untuk terus mengevaluasi profesionalisme birokrasi. Sebab,
pembangunan baik secara mental maupun fisik dipengaruhi oleh kualitas aparatur-aparatur
birokrasi. Seperti halnya, pelayanan publik yang prima dapat mempermudah
masyarakat dalam mengakses hal tersebut, termasuk persoalan izin untuk
mengembangkan usaha, atau membangun sebuah industri, atau bahkan perizinan
lainnya yang berhubungan dengan pengembangan kualitas individu dan masyarakat
pada umumnya.
Birokrasi
memiliki pengaruh besar pada proses pembuatan kebijakan. Perlunya, mencermati
dan memberikan masukan terhadap aturan-atuan yang akan mereka lanksanakan,
menjadi salah satu pertimbangan besar bagi legislatif dalam menentukan
undang-undang. Anggapan akan birokrat yang memiliki segudang pengalaman,
menjadikan hal itu sebagai pengaruh yang signifikan dalam perumusan kebijakan.
Sehingga, dengan landasan pengalaman, birokrat membangun argumentasi yang dapat
mempengaruhi keputusan politik, khususnya dalam menentukan kebijakan.
Sebagai
salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita tidak
bisa memandang sebelah mata terkait peran dan fungsi dari birokrasi. Sistem
pemerintahan harus diiringi dengan administrasi publik yang baik, hal ini harus
disertai dengan pelayanan publik yang baik, yang tentunya dilakukan oleh para
birokrat. Idealnya birokrat diposisikan sebagai golongan yang netral bertugas
sesuai dengan apa yang ditetapkan. Akan tetapi kehidupan senantiasa dinamis,
pengaruh dari luar maupun dari dalam senantiasa menimbulkan hal-hal yang
bersifat ‘politisasi’. Oleh karena itu, birokrasi menjadi salah satu potensi
besar adanya politisasi di dalamnya, entah melalui birokrat yang mencoba
mempolitisisasi hal itu atau politisi yang mencoba mempolitisasi birokrasi.
Meskipun
birokrasi menuai banyak kritik dan kecaman dari berbagai elemen, namun sampai
saat ini birokrasi masih eksis karena belum ada hal lain yang bisa menggantikan
perannya. Birokrasi lahir dari program-program yang dibuat oleh pemerintah,
sehingga untuk menunjang program tersebut dibutuhkan sumber daya yang
benar-benar mumpuni, adanya pengkhususan bidang-bidang yang sesuai dengan
kompetensi dari birokrat itu sendiri. Namun seringkali, jika program berhasil
terealisasikan dengan baik, maka peran birokrasi sering dilupakan, melainkan
politisi yang mengajukan program tersebut mengklaim kesuksesannya sendiri. Akan
tetapi, jika program yang dicanangkan berjalan kurang baik, maka seringkali
politisi menyalahkan birokrat dalam prosesnya.
Demokrasi
memberikan pengaruh besar terhadap birokrasi. Pejabat terpilih merupakan
representasi dari suara rakyat, yaitu rakyat yang memilihnya sehingga ia bisa
mewakili mereka untuk memimpin suatu lembaga atau institusi. Birokrasi yang
memiliki garis hierarki yang jelas dan tegas, menekankan bahwa ketaatan dan
loyalitas terhadap pemimpin institusi sangatlah diperlukan. Lalu, yang menjadi
permasalahan adalah ketika pemimpin terpilih atau birokrat tidak dapat sinkron
dalam menyikapi suatu persoalan. Ketentuan akan kepatuhan terhadap pemimpin
terpilih memang harus dilakukan, akan tetapi hal-hal yang bersifat keluar dari
konteks yang seharusnya dapat ditolak oleh birokrat, meski karirnya terancam.
Begitupun bila pemimpin terpilih tidak dapat mengorganisir birokrat, hal ini
juga dapat menyebabkan terhambatnya progress dari program-program yang telah
dicanangkan. Sehingga dengan demikian, perlu adanya kerjasama antara pemimpin
terpilih dengan birokrat, perlu dibangun komunikasi yang baik, agar dapat
sinergis.
Keluh
kesah masyarakat terkait kebijakan pemerintah, seringkali diungkapkan pada
birokrat atau bahkan seringkali emosi masyarakat jatuh pada birokrat karena
sebagai eksekutor dari pelaksanaan kebijakan, dan tentunya yang dekat dengan
masyarakat. Seperti halnya, ketika biaya pajak, listrik atau air ditaikan, maka
masyarakat cenderung memarahi petugas. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan
birokrat diisi oleh orang yang seharusnya, atau yang sesuai dengan bidangnya.
Selain itu, pelayanan publik yang prima dapat membantu meredakan emosi
masyarakat. Dengan demikian, selayaknya birokrasi menjadi media edukasi
sekaligus sosialisasi bagi pemerintah. Sehingga perannya begitu besar dalam
proses kebijakan.
Berbagai
permasalahan terkait birokrasi, politik, dan pemerintahan memahamkan kita akan
kondisi yang begitu kompleks, khususnya dalam ranah administrasi publik, dimana
peran politik, pemerintahan, dan birokrasi sangat memberikan pengaruh yang
signifikan terkait dengan orientasi yang ada di dalamnya. Birokrasi, jelas
memiliki peran dalam proses kebijakan, bak dari segi perumusan, pelaksanaan,
bahkan hingga tingkat evaluasi. Sebagai golongan profesional dan berpengalaman,
birokrasi memiliki kedudukan tersendiri dalam ranah eksekutif, legislatif,
maupun yudikatif. Peranannya sangatlah berpengaruh dalam menentukan goals dari
apa yang pemerintah canangkan. Sebagai eksekutor utama dalam pelaksanaan
kebijakan, pemerintah perlu terus memperbaiki kualitas birokrasinya, khususnya
meningkatkan profesionalitas para birokrat, sehingga mereka dapat menjalankan
peran dan fungsinya dengan baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar