Lowell Barrington, Comparative Politics Structures and Choices (Australia: Wadsworth, 2013), 227-257. & Peter Calvert, Comparative Politics: An Introduction (Harlow: Pearson, 2002), 297-320.

Bagaimanakah menghubungkan elite dan massa dalam proses politik?

Literatur kali ini membahas dan mengeksplorasi konsep-konsep mengenai elit dan masa. Seperti halnya, perbedaan antara elit dan massa, terkait ide elit yang dikonseptualisasikan dalam politik komparatif. Selain itu, menjelaskan berbagai bentuk partisipasi politik. dan mendiskusikan perbedaan antara hubungan program dan klientelis serta antara kelompok kepentingan dan gerakan sosial. Kemudian, menganalisis ciri pengaturan alternatif dalam menggabungkan kelompok-kelompok kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan.

            Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa elit politik adalah mereka yang lebih banyak terlibat dalam proses politik dibandingkan dengan warga biasa pada umumnya. Para elit politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil politik atau kebijakan. Sehingga, elit politik memiliki kekuasaan yang begitu berpengaruh, sehingga perlu kita ketahui bagaimana orientasinya dan tujua yang ingin digapainya seperti apa. Menurut C. Wright Mills seorang elit dengan tujuan dan perannya, memiliki dua kemungkinan, yaitu terbuka dan tertutup. Jika terbuka maka biasanya lebih cenderung pada merit sistem untuk birokrasi. Sedangkan tertutup lebih cenderung pada nepotisme yang lebih mementingkan kerabat.

            Terkait dengan massa dan partisipasi politiknya, terbagi menjadi dua aspek partisipasi, yaitu partisipasi konvensional dan inkonvensional. Partisipasi konvensional adalah keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan dukungannya kepada para elit, seperti halnya proses pemilihan. Sedangkan partisipasi inkonvensional adalah aktivitas masyarakat yang cenderung bertentangan dengan elit, seperti halnya mogok bekerja, mengajukan protes berlebih, atau bahkan sampai dengan kekerasan. Selain itu, terdapat juga non partisipan dalam konsep ini , hal ini sudah menjadi umum dalam konsep demokrasi maupun non demokrasi. antara lain beberapa pihak yang cenderung non partisipatif adalah pemuda, orang miskin, dan kaum minoritas.

            Lalu, mengenai hubungan elit dan massa dalam proses politik. pada umumnya terdapat program-program elit yang dibuat untuk menghubungkan elit dan masa, namun seringkali program itu bersifat klientelistik. Sehingga perlu kita pahami, bahwa program salah satu representasinya dapat melalui partai politik yang menekan arah kebijikan, sehingga dengan demikian elit dan massa dapat terhubung. Sedangkan klientelisme lebih menghubungkan antara elit dan massa melalui individu, sehingga dapat diartikan hubungan patron-client.

            Selain itu, hubungan antara elit dan massa dapat di pengaruhi oleh informasi dan representasi dari sistem ‘program’ dan ‘klientelis’. Sehingga, memungkinkan massa untuk memberikan informasi kepada elit.  Artinya, informasi ini mencakup tuntutan untuk program atau layanan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Sistem program cenderung menghasilkan informasi yang berasal dari masyarakat yang memiliki atensi terhadap permasalahan yang ada, mereka bukan elit, akan tetapi  lebih memperhatikan dan lebih berpartisipasi dalam politik dibandingkan warga negara lain.

            Dengan demikian atensi masyarakat terhadap suatu fenomena, menimbulkan gerakan-gerakan sosial yang tentunya sangat mempengaruhi relasi elit dan massa. Pada umumnya gerakan sosial sebagai jaringan informal dengan sudut pandang yang sama, bertindak untuk mempromosikan atau menolak perubahan politik, ekonomi, dan sosial. selain itu, terdapat Gerakan sosial baru yang tidak terfokus pada isu-isu pekerja, melainkan lebih kepada gerakan sosial yang dikembangkan pada permasalahan disekitar kita, seperti halnya isu-isu perempuan, lingkungan hidup, gerakan perdamaian. Bukan hanya gerakan sosial yang memiliki pengaruh, melainkan kelompok kepentingan atau interst groups pun memiliki pengaruh yang signifikan. Pada umumnya, kelompok ini berfokus pada beberapa tujuan, yaitu  : ekonomi, advokasi, masalah lokal. Oleh karena itu, tujuannya adalah berfokus pada permasalahan pluralisme, korporatisme, dan kontrol negara.

Faktor apa yang mendorong terjadinya revolusi dan perubahan politik?

Pada era demokratisasi yang menegaskan kebebasan berpendapat dan meninggikan hak asasi manusia, memungkinkan masyarakat lebih mengenali kondisi sosial politik yang ada di lingkungan mereka. Jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi yang seharusnya mereka dapatkan, maka terjadinya suatu pemberontakan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Sehingga dengan demikian, jelas bahwa pemberontakan itu muncul karena berbagai alasan, namun pemberontakan itu akan diakui dan berhasil bila terdapat pengorganisasian yang jelas dan dukungan yang cukup. Selain itu, terdapat tujuan politik yang jelas dan akses-akses yang mumpuni dalam menopang tujuan tersebut. Dalam perspektif politis, akan sulit bila terjadi perebutan kekuasaan politik, bahkan tidak menjamin tercapainya tujuan dari pemberontakan tersebut.

            Seperti halnya proses demokratisasi, bila terjadi revolusi maka akan berlangsung secara bertahap. Hal ini pada umumnya terjadi karena ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, terkait satu atau beberapa peristiwa yang menghendaki masyarakat untuk melakukan perubahan kekuasaan politik. Aksi-aksi yang dirancang untuk pemerintahan baru, serta ekspektasi masyarakat terhadap pembaharuan agar tercapainya hal-hal yang mereka inginkan mentransformasi masyarakat untuk melakuka revolusi, baik secara politik maupun sosial. meskipun dapat diprediksikan bahwa kecenderungan revolusi total itu sangatlah sulit, akan tetapi, gerakan-gerakan tersebut senantiasa akan memiliki dampak, kecil maupun besar, bahkan konsekuensinya bisa dalam cakupan internasional maupun intranasional.